Parahnya Kemiskinan Ketika Covid-19
Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, pekerjaan dan pendidikan. Kemiskinan bisa disebabkan karena kurangnya alat pemenuh kebutuhan dan sulitnya akses terhadap pekerjaan dan pendidikan.
Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, yang dimana kemiskinan sendiri sangat bervariasi antara budaya atau daerah satu dengan yang lainnya. Di Indonesia sendiri kemiskinan merupakan masalah utama yang sedang dihadapi. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan, tetapi tingkat kemiskinan di Indonesia nyaris tidak berubah.
Pada bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan Covid-19 telah masuk ke Negara Indonesia, jumlah kasus yang setiap harinya meningkat sepanjang 2020 hingga 2021. Sejak adanya Covid-19 Indonesia banyak menghadapi masalah terkait aspek ekonomi. Ekonomi di indonesia tahun 2020 diperkirakan negatif, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terus meningkat, banyak pekerja yang di PHK. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan tahun 2019.
Covid-19 menyerang siapa saja yang kurang peduli dengan lingkungan kesehatan dan kedisiplinan. Kaya atau miskin, dikota atau didesa, bis diterjang covid-19 tanpa pandang bulu. Covid-19 tidak mengenal kasta. Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya mmbaik. Semakin banyak masyarakat yang terinfeksi Covid-19, maka situasi ini menyebabkan kurangnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pembatasan sosial yang ditetapkan Pemerintah menyebabkan perekonomian tidak beroperasi 100%, yang dimana perusahaan ada yang menutup usahanya dan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Selain itu, ada perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya.
Tingkat kemiskinan di Indonesia ketika berhadapan dengan adanya Covid-19. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret mencapai 27,54 juta orang. Dibandingkan pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin tahun 2021 hanya mengalami penururnan sebesa 0,01 juta orang.
Oleh sebab itu, Pemerintah harus terus merespons krisis tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi dampak yang disebabkan oleh adanya Covid-19 terutama dalam mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia.
Menurut saya, dibalik gedung – gedung yang tinggi dan maraknya pembangunan yang sedang digencarkan pemerintah ada sebuah masalah yang sejak lama belum bisa diatasi oleh pemerintah, yaitu kemiskinan. Pemerintah seharusnya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan air bersih. Pemerintah juga bisa melakukan pelatihan/keterampilan kewirausahaan pemula dan bantuan modal awal.
Menurut Didik Suhardi, Ph.D., Direktur PSMP Kemdiknas (2008-2015) dan Sekretaris Jenderal Kemdikbud (2015-2019) beliau mengatakan ada satu cara menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia secara terintegrasi dan lebih fokus yaitu dengan satu data. Setiap penduduk indonesia hanya punya satu identitas. Setiap penduduk indonesia harus mempunyai satu identitas yang digunakan untuk semua urusan.
Beliau mengatakan yang paling layak dan kompeten membuat satu data yaitu Kementerian Dalam Negeri. Kementerian ini bisa menjadi ujung tombak untuk mewujudkan satu data. Karena, mereka mengelola data penduduk di seluruh Indonesia. Tujuan diciptakannya satu data ini adalah untuk menghitung berapa penduduk miskin yang harus ditangani dengan kriteria yang bisa ditentukan secara pasti.
Tiara Candra Kirana adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, i Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
