Skema KIP Kuliah 1 dan 2 Tahun 2023 Meresahkan, Berbanding Terbalik dengan Sistem Sebelumnya.

Ina Yatun Khoiriyah

Pada tahun ini Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 11,7 Milliar untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Jumlah ini naik di bandingkan dengan tahun lalu Rp. 9,9 Milliar. Tapi sayangnya, kenaikan anggaran dana tersebut tidak disertai kenaikan kuota sasaran penerima KIP Kuliah. Kemendikbudristek menyampaikan bahwa tahun ini sama seperti tahun 2022 hanya menyediakan 200 ribu kuota. Itu pun di bagi 2 skema yaitu skema 1 pembiayaan full untuk UKT (uang kuliah tunggal) dan uang biaya hidup sebanyak 115 kuota.

Sedangkan sisanya 85 ribu kuota untuk skema ke 2 yaitu pembiayaan setengah atau biaya pendidikan saja.   Kenapa sasarannya tidak naik? Karena on going yang pembiayaan skema baru bertambah, skema baru ini merujuk pada perubahan biaya pendidikan ( uang kuliah) yang mengikuti akreditasi progam studi dan biaya hidup berdasarkan indeks harga daerah, tempatnya kuliah. Hal ini menjadikan besaran dana yang di terima oleh penerima KIP Kuliah meningkat tajam.

Skema 1 dan 2 KIP Kuliah ini jika di bandingkan dengan tahun lalu sangat bertolak belakang sistemnya karena pada tahun 2022 atau pada tahun-tahun sebelumnyanya.  KIP Kuliah tidak di bagi menjadi 2 skema melainkan menjadi satu jika seseorang tersebut penerima KIP Kuliah.

Maka ia akan mendapatkan uang pendidikan sekaligus uang biaya hidup walaupun di tahun-tahun sebelumnya namanya ialah Bidikmisi yaitu dengan memberikan biaya pendidikan serta biaya hidup yang sama rata antar daerah tempat berkuliah kemudian tahun 2020 di ganti menjadi KIP Kuliah dan menjelang tahun 2021 mulai ada perubahan yaitu dengan memberikan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup yang di cover sesuai dengan indeks harga daerah tempat mahasiswa berkuliah serta akreditasi progam studi, benar karena hal ini besaran dana yang di terima oleh penerima KIP Kuliah meningkat cukup tajam.

Kemudian di tahun 2023 sekarang KIP Kuliah di bagi menjadi 2 skema yaitu skema 1 dengan memberikan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup sedangkan skema 2 yaitu hanya memberikan biaya pendidikan atau UKT nya saja. Lalu bagaimanakah tanggapan dari masyarakat terutama bagi siswa siswi yang memiliki kendala ekonomi tetapi ingin melanjutkan ke perguruan tinggi?

Banyak yang berkomentar skema 1 dan 2 ini terasa tidak adil bagi mereka, karena mendapatkan biaya hidup yang sama merata lebih di harapkan daripada membagi skema KIP Kuliah menjadi 2.

Bagi mahasiswa selain biaya pendidikan nya yang mahal juga biaya hidup di daerah tempat tinggal berkuliah yang tak kalah mahal, mungkin bagi mereka yang nantinya lolos skema 2 hanya di biayai pendidikannya saja akan berfikir dua kali untuk melanjutkan

Jika ia benar-benar dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi karena biaya hidup bukanlah jumlah nominal yang sedikit ketika kita memutuskan merantau di suatu tempat dengan segala kebutuhan sehari-hari.

Jika mengacu pada sistem bidikmisi tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan memberikan biaya hidup sama rata di manapun setiap mahasiswa berkuliah adalah keputusan tepat dengan begitu setidaknya entah berapapun nominal yang di dapat tapi mereka masih mendapatkan uang biaya hidup daripada tidak sama sekali.

Kemudian kebijakan kenaikan yang terlalu ambisius di tahun 2021 namun tidak di pertimbangkan masak-masak akhirnya cukup menganggarkan dana yang lebih besar untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah dengan jumlah kisaran uang yang di terima berbeda berdasarkan akreditasi progam studi dan juga indeks wilayah yang berbeda justru kebijakan pada tahun 2023 yang di tunggu-tunggu bisa menjadi bahan pujian  dan harapan bagi mereka yang membutuhkan malah menjadi bahan pertimbangan dan perbincangan,

Karena yang menjadi ciri khas atau istimewa dari bantuan Bidikmisi atau KIP Kuliah ini adalah adanya bantuan biaya hidup + cover pembiayaan 8 semester atau sampai lulus kalau justru bantuan biaya hidupnya di cabut, maka ini bukan beasiswa KIP Kuliah lagi itu namanya bantuan UKT saja.

Semoga ke depannya ungkapan dan suara masyarakat ini lebih di dengar dan di pertimbangkan kembali skema 1 dan 2 agar bantuan ini dapat merata dan tepat sasaran penerimanya.

***

Ina Yatun Khoiriyah/ Sosiologi/ Universitas Trunojoyo Madura

POSTING PILIHAN