Kelompok Kesenian dan Problematikanya
http://www.rumahliterasisumenep.org/2019/08/kelompok-kesenian-dan-problematikanya.html
 |
| Perkumpulan/Kompolan Kesenian Lenteng, Sumenep |
Persoalan kelompok kesenian akan menjadi rumit, ketika dihadapkan berbagai ragam persoalan seniman, sementara kreatifitas kesenian sendiri pada akhirnya terlupakan, karena kelompok kesenian telah membaiatkan diri menjadi sebuah hegemoni. Umumnya persoalan paling menajam bila menyangkut tuntutan seniman untuk disediakan fasilitas berkesenian, selain memang typology seniman umumnya tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi persoalan manajemen kesenian. Dari situasi semacam itu dalam tubuh kelompok kesenian, akan lahir konflik-konflik dan biasanya ditandai dengan arogansi seniman.
Konflik ini terus berkepanjangan, ketika oknum seniman merambah ke wilayah “dunia baru”, yaitu dunia praktis yang memungkinkan dia bisa “hidup” dan berkelanjutan. Naifnya, dalam penjelajahan ini kadang tanpa melihat apa yang akan terjadi? Dunia politik tampaknya paling rawan menawarkan kemudahan-kemudahan finansial, karena kepentingan politis lebih kuat dari pada kepentingan kesenian itu sendiri.
Bukan sesuatu hal yang baru, ketika para politisi berebutan merangkul seniman untuk menjadi “alat” propagandanya, ketika itu pula seniman mulai menafikan nilai-nilai estetisnya. Lekra merupakan contoh kongkrit ketika PKI menjadikan kesenian sebagai ujung tombak kekuatan untuk mencapai pengaruh besar dari masyarakat. Karena memang kesenian sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat. Akibatnya, lahirlah apa yang kemudian disebut politik sebagai panglima. Problematika ini memungkinkan seniman melakukan “pembelotan”, dari wilayah komunitasnya. Dia akan bermain dengan obsesinya. Ia tidak akan peduli lagi apapun yang disandang pada kesenimanannya, meski harus menjadi seniman kutu loncat sekalipun.
Tulisan sebelumnya: Seniman Kutu Loncat, Hama Kesenian?
Seniman kutu loncat, pada dasarnya merupakan hama bagi kelangsungan kesenian sendiri, karena dalam operasinya dia tidak lagi mempertimbangkan apa yang diakibatkan dari obsesinya. Bisa jadi loncatan-loncatan, yang awalnya berangkat dari ketidakberdayaan diri, kemudian masuk wilayah komunitas dan menggerogoti sistem-sistem yang terbangun, lalu merambah ke dunia lain yang tanpa dia sadari telah mempropagandakan diri sebagai “seniman tulen”, dengan menjual keterbatasan-keterbatasan komunitas lainnya. Seniman sebagai manusia, apapun bisa dilakukan, meski tanpa memperhitungkan nilai kemanusiannya.
Keadaan macam ini, sangat besar pengaruhnya dan berakibat buruk terhadap nilai kesenian sendiri. Seni pada akhirnya menjadi obyek eksploitasi politik; hanya politik yang sangat affirmative terhadap kekuasaan, menjadi alat legitimasi kesadaran dan kebenaran palsu yang merajalela dalam kehidupan. Keadaan semacam ini tentu mempunyai dampak sangat merugikan pada eksistensi dunia kesenian. Kesenian menjadi merosot, tak berharga, sekedar propaganda atau seni komuditas yang terkungkung dan terekayasa oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi.
Tjahyono Widarmanto, penyair dan pemerhati budaya dari Ngawi, menengarai fenomena-fenomena macam ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan dan kesenian-kesenian pop yang jelas akan menghancurkan apresiasi masyarakat terhadap dunia kesenian. Juga akan memunculkan perilaku budaya snobbism. “Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, maka boleh jadi dunia kebudayaan akan meratap dan menangis, karena tak bakal mampu lagi melahirkan karya-karya besar yang monumental. Dan anak cucu kita, generasi mendatang, tak lagi menjumpai karya-karya besar sebagaimana telah dicapai para seniman, budayawan terdahulu”
Dalam perubahan-perubahan yang ditandai dengan konflik-konflik ini diperlukan kesadaran penuh dari semua seniman. Tugas seniman hanyalah dituntut untuk melahirkan karya yang inovatif dan tidak berpihak pada satu kepentingan. Sedang tugas lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan menentukan berkembang dan merosotnya proses tata kehidupan di masyarakat, sebagaimana fungsinya yaitu sebagai fasilitator tanpa intervensi dalam menentukan proses kreatif seniman. Apa jadinya bila penguasa menjadikan diri sebagai hegemoni kekuasaan dalam menentukan model kesenian? Demikian pula kalangan politisi, menyadari sepenuhnya dalam situasi seperti ini ikut bertanggung jawab memperjuangkan hak-hak kesenian, yang selama ini masih melingkar-lingkar dan dimarginalkan.
Tentu siapapun tidak berkeinginan melihat kesenian kita terjegal hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan individu dan sebagian persoalan kelompok. Dalam memahami kondisi dan konstelasi kesenian memang perlu dibarengi pikiran jernih oleh semua pihak. Karena kesenian sendiri adalah bagian dari proses kehidupan masyarakat, yang berangkat dari kegelisahan-kegelisahan kreatif yang patut dihargai, diapresiasi dan diterjemahkan. Konon katanya, seandainya para pejabat di Indonesia (atau siapa saja yang dicap kerap menyalahgunakan kekuasannya demi kepentingan pribadinya), mau memahami dan apresiasif terhadap karya seni, KKN akan terkikis dari jiwa mereka. Tapi semua akan sia-sia ketika senimanpun justru terlibat di dalamnya. Nah.| Tulisan sebelumnya: Seniman Kutu Loncat, Hama Kesenian?
Tulisan ini telah terbit di harian Surabaya Post, 1994
POSTING PILIHAN
Konflik ini terus berkepanjangan, ketika oknum seniman merambah ke wilayah “dunia baru”, yaitu dunia praktis yang memungkinkan dia bisa “hidup” dan berkelanjutan. Naifnya, dalam penjelajahan ini kadang tanpa melihat apa yang akan terjadi? Dunia politik tampaknya paling rawan menawarkan kemudahan-kemudahan finansial, karena kepentingan politis lebih kuat dari pada kepentingan kesenian itu sendiri.
Bukan sesuatu hal yang baru, ketika para politisi berebutan merangkul seniman untuk menjadi “alat” propagandanya, ketika itu pula seniman mulai menafikan nilai-nilai estetisnya. Lekra merupakan contoh kongkrit ketika PKI menjadikan kesenian sebagai ujung tombak kekuatan untuk mencapai pengaruh besar dari masyarakat. Karena memang kesenian sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat. Akibatnya, lahirlah apa yang kemudian disebut politik sebagai panglima. Problematika ini memungkinkan seniman melakukan “pembelotan”, dari wilayah komunitasnya. Dia akan bermain dengan obsesinya. Ia tidak akan peduli lagi apapun yang disandang pada kesenimanannya, meski harus menjadi seniman kutu loncat sekalipun.
Tulisan sebelumnya: Seniman Kutu Loncat, Hama Kesenian?
Seniman kutu loncat, pada dasarnya merupakan hama bagi kelangsungan kesenian sendiri, karena dalam operasinya dia tidak lagi mempertimbangkan apa yang diakibatkan dari obsesinya. Bisa jadi loncatan-loncatan, yang awalnya berangkat dari ketidakberdayaan diri, kemudian masuk wilayah komunitas dan menggerogoti sistem-sistem yang terbangun, lalu merambah ke dunia lain yang tanpa dia sadari telah mempropagandakan diri sebagai “seniman tulen”, dengan menjual keterbatasan-keterbatasan komunitas lainnya. Seniman sebagai manusia, apapun bisa dilakukan, meski tanpa memperhitungkan nilai kemanusiannya.
Keadaan macam ini, sangat besar pengaruhnya dan berakibat buruk terhadap nilai kesenian sendiri. Seni pada akhirnya menjadi obyek eksploitasi politik; hanya politik yang sangat affirmative terhadap kekuasaan, menjadi alat legitimasi kesadaran dan kebenaran palsu yang merajalela dalam kehidupan. Keadaan semacam ini tentu mempunyai dampak sangat merugikan pada eksistensi dunia kesenian. Kesenian menjadi merosot, tak berharga, sekedar propaganda atau seni komuditas yang terkungkung dan terekayasa oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi.
Tjahyono Widarmanto, penyair dan pemerhati budaya dari Ngawi, menengarai fenomena-fenomena macam ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan dan kesenian-kesenian pop yang jelas akan menghancurkan apresiasi masyarakat terhadap dunia kesenian. Juga akan memunculkan perilaku budaya snobbism. “Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, maka boleh jadi dunia kebudayaan akan meratap dan menangis, karena tak bakal mampu lagi melahirkan karya-karya besar yang monumental. Dan anak cucu kita, generasi mendatang, tak lagi menjumpai karya-karya besar sebagaimana telah dicapai para seniman, budayawan terdahulu”
Dalam perubahan-perubahan yang ditandai dengan konflik-konflik ini diperlukan kesadaran penuh dari semua seniman. Tugas seniman hanyalah dituntut untuk melahirkan karya yang inovatif dan tidak berpihak pada satu kepentingan. Sedang tugas lembaga pemerintah yang mempunyai kekuasaan menentukan berkembang dan merosotnya proses tata kehidupan di masyarakat, sebagaimana fungsinya yaitu sebagai fasilitator tanpa intervensi dalam menentukan proses kreatif seniman. Apa jadinya bila penguasa menjadikan diri sebagai hegemoni kekuasaan dalam menentukan model kesenian? Demikian pula kalangan politisi, menyadari sepenuhnya dalam situasi seperti ini ikut bertanggung jawab memperjuangkan hak-hak kesenian, yang selama ini masih melingkar-lingkar dan dimarginalkan.
Tentu siapapun tidak berkeinginan melihat kesenian kita terjegal hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan individu dan sebagian persoalan kelompok. Dalam memahami kondisi dan konstelasi kesenian memang perlu dibarengi pikiran jernih oleh semua pihak. Karena kesenian sendiri adalah bagian dari proses kehidupan masyarakat, yang berangkat dari kegelisahan-kegelisahan kreatif yang patut dihargai, diapresiasi dan diterjemahkan. Konon katanya, seandainya para pejabat di Indonesia (atau siapa saja yang dicap kerap menyalahgunakan kekuasannya demi kepentingan pribadinya), mau memahami dan apresiasif terhadap karya seni, KKN akan terkikis dari jiwa mereka. Tapi semua akan sia-sia ketika senimanpun justru terlibat di dalamnya. Nah.| Tulisan sebelumnya: Seniman Kutu Loncat, Hama Kesenian?
Tulisan ini telah terbit di harian Surabaya Post, 1994
